jakarta, 10 November 2026 — Langkah besar diambil oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat Peduli Keadilan (MPK) Kabupaten Pati untuk memperkuat peran pengawasan masyarakat. mengikuti Diklat selama tiga hari tanggal 10-12 di hotel lumire jakarta pusat Sebanyak empat pengurus inti lembaga ini baru saja menyelesaikan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara bersama oleh Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, dan Ombudsman Republik Indonesia.
Rombongan perwakilan dari Pati yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari empat orang pengurus, yaitu:
1 Bapak Sudiyono ketua DPC LAKI
2 Bapak Rismanto Sekretaris DPC LAKI
3 Bapak Sudjadi Wakil Ketua I DPC LAKI
4 Bapak Elfriansyah Wakil Ketua II DPC LAKI sekaligus Ketua LSM MPK
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh ketua umum laki Bapak Burhan Udin. sh.bersama KPK RI dan ombudsman RI.
Selama berlangsungnya diklat, para peserta mendapatkan pemaparan dan bimbingan langsung dari narasumber yang berkompeten dari masing-masing lembaga. Perwakilan KPK memberikan arahan khusus mengenai mekanisme yang sah dan prosedur yang benar dalam melakukan pengawasan, pengumpulan data, pelaporan dugaan korupsi, serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil masyarakat untuk menindak praktik penyimpangan keuangan negara/daerah.
Sementara itu, dari pihak Ombudsman RI, peserta dibekali pemahaman tentang tata cara pengawasan layanan publik dan bagaimana masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara pelayanan publik. Sementara LAKI memperkuat pemahaman tentang peran strategis masyarakat dalam membangun budaya anti-korupsi di tingkat akar rumput.
Pernyataan dari wakil ketua dua DPC LAKI
selaku ketua dari LSM MPK Pati
Usai mengikuti rangkaian kegiatan, Bapak Elfriansyah menyampaikan komitmennya:
”Kami pulang dengan bekal pengetahuan yang jauh lebih lengkap dan matang. Selama ini masyarakat sering kali bingung harus mulai dari mana ketika melihat dugaan penyimpangan. Kini, MPK Pati memiliki panduan yang jelas dan sah dari KPK, Ombudsman, serta LAKI. Ke depannya, kami akan semakin tegas, terarah, dan sistematis dalam mengawal setiap penggunaan anggaran daerah di Kabupaten Pati. Setiap dugaan korupsi akan kami telusuri dan tindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.”
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas lembaga masyarakat sipil di Kabupaten Pati dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Dengan bekal pemahaman langsung dari lembaga berwenang, MPK Pati diharapkan dapat menjadi mitra yang kredibel, objektif, dan profesional dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati.
MPK Pati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan, karena pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab kita semua.
Komentar