JAKARTA – IBINEWS.CO.ID
Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 telah tercatat 334 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait perkara Karhutla.
Jumlah tersebut terdiri atas 241 SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi. Data tersebut merupakan hasil sinkronisasi antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pernyataan itu disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026), setelah pemerintah menggelar rapat evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
33.514 Hektare Area Konsesi Terdampak Kebakaran
Selain perkembangan proses hukum, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat terdapat 57 badan usaha di delapan provinsi yang wilayah konsesinya mengalami kebakaran.
Total luas area terbakar di dalam wilayah konsesi tersebut mencapai 33.514,01 hektare.
Angka ini menjadi perhatian serius pemerintah karena kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan ekosistem.
Pemerintah menilai perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan dan manfaat ekonomi dari sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab menjaga wilayah konsesinya.
32 Subjek Hukum Dijatuhi Sanksi Administratif
Dalam perkembangan pengawasan dan penindakan administratif, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi terhadap 32 subjek hukum.
Rinciannya meliputi:
- Lima pencabutan izin.
- 19 pembekuan izin.
- Delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Di luar sanksi administratif tersebut, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana.
Pemerintah juga telah melaksanakan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas melalui koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup.
Dudung: HGU dan PBPH Bukan Hak Mutlak
Dudung menegaskan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bukanlah hak yang bersifat mutlak.
Hak dan perizinan tersebut diberikan negara dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang izin.
Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum, termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin.
Ia juga meminta kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, menindaklanjuti hasil pemeriksaan lapangan, serta memastikan pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan berjalan efektif.
Penegakan Hukum Harus Tegas Tanpa Pandang Bulu
Menurut Dudung, penanganan Karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api ketika kebakaran terjadi. Pemerintah harus memastikan penyebab kebakaran dan kelemahan pengawasan yang memungkinkan kejadian serupa berulang dapat ditangani.
Ia menekankan pentingnya membedakan perusahaan yang patuh dan menjalankan kewajibannya dengan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jera. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, perlakuan istimewa terhadap korporasi, maupun pihak yang kebal hukum.
Komitmen Pemerintah Melindungi Lingkungan dan Masyarakat
Langkah penegakan hukum terhadap Karhutla menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola sumber daya alam dan melindungi kepentingan masyarakat.
Pengawasan terhadap pemegang konsesi, penindakan terhadap pelanggaran, serta pemulihan kawasan terdampak harus berjalan secara berkesinambungan.
Keberhasilan penanganan Karhutla tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan negara mencegah kebakaran berulang dan memastikan setiap pihak bertanggung jawab atas pengelolaan lahannya.
IBInews.co.id menilai pengawasan yang transparan dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci agar pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia tidak mengorbankan kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat.
Sumber: Humas Polhukam, Senin 9 November 2026.
REDAKSI IBINEWS.CO.ID
Komentar