IBInews.co.id,
REMBANG, JAWA TENGAH – Wakil Bupati Rembang H. M. Hanies Cholil Barro’, S.H.I. menegaskan pentingnya peningkatan kewaspadaan dan pengawasan menyeluruh dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Lantai 4 Setda Rembang, Jumat (11/9/2026).
Rakor tersebut mengusung tema Kewaspadaan Keracunan Pangan MBG dan dihadiri langsung oleh Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono, S.I.P., M.A.P. Kehadiran BGN ke Rembang merupakan tindak lanjut pasca adanya dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menimpa sejumlah siswa penerima manfaat MBG beberapa waktu lalu.
“Keamanan dan mutu pangan harus menjadi prioritas utama di setiap tahapan. Mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi kepada anak-anak,” tegas Hanies saat membuka rapat.
Menurut Hanies, program MBG tidak cukup hanya mengejar target jumlah penerima. Kualitas, keamanan, dan kelayakan konsumsi menjadi aspek yang tidak bisa ditawar. Ia meminta seluruh pengelola program menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas tertinggi.
Pemerintah Kabupaten Rembang menargetkan zero KLB dalam pelaksanaan MBG. Target itu, kata Hanies, sangat mungkin dicapai jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disiplin menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan BGN.
“Saya yakin target zero KLB dalam beberapa pekan ke depan sangat realistis. Asalkan kita semua konsisten melaksanakan program ini sesuai SOP,” ungkap Hanies.
Ia menekankan, SOP tidak boleh hanya menjadi dokumen yang disimpan di meja. SOP harus dihidupi dalam praktik harian mulai dari dapur hingga distribusi.
“Keselamatan penerima manfaat terlalu penting untuk dipertaruhkan karena kelalaian kita terhadap standar,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Hanies juga memastikan Pemkab Rembang akan membangun sistem penanganan MBG yang sinergis bersama BGN. Koordinasi antarlembaga harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Kita kembali bangkit dan mengevaluasi lagi seperti apa SOP yang dijalankan,” katanya.
Ia menjelaskan, apabila terjadi KLB, langkah Pemkab dan BGN harus berjalan beriringan.
“Kalau memang ada kejadian luar biasa, langkah dari Pemerintah Kabupaten seperti apa, dari BGN seperti apa, ini harus saling berkesinambungan. Jadi tidak bekerja sendiri-sendiri dan tidak melampaui kewenangannya satu sama lain,” terangnya.
Lebih lanjut, Hanies merinci pembagian tugas. Pemkab Rembang bertugas melakukan pemantauan dan melaporkan setiap persoalan di lapangan. Sementara keputusan terkait penindakan dan kebijakan lanjutan menjadi kewenangan penuh BGN.
“Kita hanya melaporkan. Nanti soal apa penindakan atau langkah yang diambil itu sudah kewenangannya BGN,” pungkasnya.
Selain penguatan sistem, Pemkab juga akan memperkuat unsur mitigasi dan respons cepat. Petugas kesehatan, pihak sekolah, dan mitra pelaksana diminta siaga untuk bergerak ketika muncul indikasi gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG.
Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono, mengapresiasi gerak cepat Pemkab Rembang dalam menangani para korban. Ia dijadwalkan melakukan kunjungan langsung ke sekolah untuk meninjau kondisi siswa terdampak pada hari yang sama.
Trenggono mendorong mitra SPPG untuk tidak hanya berperan sebagai investor. Mitra diminta aktif terlibat dalam pengawasan operasional dapur agar standar kualitas terjaga.
“Para mitra ini bukan hanya menginvestasikan saja, tapi ikut membantu, ikut mengawasi, ikut mendukung, agar operasional dapur ini betul-betul menjadi lebih baik,” jelasnya.
Untuk meningkatkan profesionalitas, BGN mendorong setiap dapur MBG memiliki chef yang kompeten dan bersertifikat. BGN telah bekerja sama dengan Asosiasi Chef Indonesia untuk melakukan penilaian dan pelatihan.
“Ahli gizi memastikan kandungan dan kebutuhan gizinya. Sementara chef bertugas mengelola menu, variasi, dan teknik pengolahan agar makanan aman dikonsumsi,” tutup Trenggono.
Di akhir rapat, Hanies menyampaikan komitmen Pemkab Rembang untuk terus melakukan evaluasi berkelanjutan bersama seluruh stakeholder.
“Dengan penguatan pengawasan, kepatuhan terhadap SOP, dan respons cepat di lapangan, pelaksanaan MBG di Rembang diharapkan semakin aman, berkualitas, dan memberi manfaat optimal bagi penerima,” tandasnya.
Yudhi Redaksi
Komentar