IBInews.co.id
JAKARTA — Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap secara menyeluruh seluruh fakta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Desakan tersebut disampaikan menjelang rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pengungkapan perkara tersebut harus dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui konstruksi perkara serta kemungkinan adanya rangkaian tindakan lain yang diduga berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal tersebut.
Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum, Habiburokhman menyebut adanya dugaan aktivitas lain, antara lain surveilans ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.
Ia menilai seluruh informasi tersebut harus didalami secara serius oleh aparat penegak hukum. Apabila dugaan-dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, DPR menilai persoalan itu dapat memiliki konsekuensi hukum yang lebih luas.
Habiburokhman juga menyinggung kemungkinan penerapan ketentuan pidana terkait makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
Empat Perwira Tinggi Berstatus Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sasaran yang disebut dalam perkara ini mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Dalam perkembangan penanganan perkara, salah satu personel berinisial AS juga telah dijatuhi sanksi pemecatan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
DPR Dorong Pengusutan Hingga Tuntas
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan perangkat penyadapan yang harus tunduk pada ketentuan hukum.
Komisi III DPR RI mendorong agar seluruh pihak yang terlibat diperiksa secara objektif, profesional, dan transparan. Pengungkapan fakta secara menyeluruh dinilai penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih.
DPR juga menekankan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Melalui pengawasan Komisi III DPR RI, diharapkan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
IBInews.co.id — Tajam, Berimbang, dan Terpercaya.
Komentar