LEBAK, BANTEN – Aktivitas pertambangan rakyat yang belum mengantongi izin resmi menjadi persoalan tersendiri dalam penegakan hukum. Namun, di balik persoalan legalitas tersebut, terdapat realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Riswan Dainal Fansuri, Sekretaris DPW Ormas Badak Banten Provinsi Banten, menilai persoalan pertambangan rakyat tidak seharusnya hanya dilihat dari aspek pelanggaran hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
Menurut Riswan, aktivitas pertambangan rakyat selama ini telah menjadi salah satu sumber penghidupan bagi sebagian warga. Bahkan, keberadaannya turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.
“Kalau dilihat dari sisi aturan hukum, memang aktivitas pertambangan tanpa izin itu ilegal dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, kita juga harus melihat realitas di lapangan. Aktivitas tersebut menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Ada banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini,” ujar Riswan.
Ia menjelaskan, dampak ekonomi pertambangan tidak hanya dirasakan oleh para pekerja tambang, tetapi juga masyarakat yang menjalankan usaha pendukung, seperti transportasi, perdagangan, warung makan, hingga usaha kecil lainnya.
Karena itu, Riswan meminta pemerintah agar tidak hanya mengedepankan pendekatan penertiban, tetapi juga menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupannya dari sektor pertambangan.
“Jangan sampai masyarakat hanya dihadapkan pada larangan dan penindakan, sementara solusi terhadap persoalan ekonomi mereka tidak disiapkan. Pemerintah harus hadir memberikan jalan keluar, bukan sekadar melakukan penertiban,” tegasnya.
Lebih lanjut, Riswan mendorong pemerintah untuk melakukan penataan pertambangan rakyat melalui mekanisme legalisasi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memfasilitasi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Menurutnya, dengan adanya kepastian hukum, aktivitas pertambangan rakyat dapat dikelola secara lebih tertib, bertanggung jawab, memperhatikan keselamatan pekerja, serta menjaga kelestarian lingkungan.
“Prinsipnya, kami tidak membenarkan aktivitas yang melanggar hukum. Namun, pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap nasib masyarakat kecil. Bagaimana kekayaan alam ini bisa memberikan manfaat bagi rakyat, bukan justru membuat masyarakat kehilangan sumber penghidupannya,” tambahnya.
Riswan berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat duduk bersama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik.
“Penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi kesejahteraan rakyat jangan sampai dilupakan. Kita membutuhkan kebijakan yang tidak hanya tegas terhadap pelanggaran, tetapi juga berpihak pada penyelesaian persoalan ekonomi masyarakat,” pungkas Riswan.











Komentar