Tiakur, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) bersama International Organization for Migration (IOM) Indonesia menggelar Rapat Konsultasi Peningkatan Kesadaran untuk Pencegahan dan Respon terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisir terkait Migrasi di Perairan Indonesia. Kegiatan berlangsung di Aula Golden Nusantara Tiakur, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam mencegah serta merespon kejahatan transnasional terorganisir yang berkaitan dengan migrasi, khususnya di wilayah perairan dan perbatasan.
Rapat konsultasi dihadiri Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily, Sekretaris Daerah MBD yang diwakili Asisten II, para Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, camat se-Kabupaten MBD, pimpinan instansi vertikal terkait, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil. Pada kesempatan tersebut, IOM Indonesia juga menyerahkan cenderamata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD sebagai simbol kemitraan dan kolaborasi.
Programme Manager IOM Indonesia, Sebastien Reclaru, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten MBD. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Program STREAM (Strengthening Transnational Organized Crime Responses related to Migration), yang difokuskan pada penguatan respon terhadap kejahatan lintas negara di sektor maritim.
Menurutnya, IOM bekerja sama dengan Coventry University di Inggris untuk melakukan penelitian dalam mengidentifikasi kesenjangan penanganan serta merumuskan intervensi yang tepat sasaran. Selain itu, IOM bersama Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) telah mengembangkan formulir screening dan diagram alur guna mengidentifikasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ia menambahkan, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengawasan wilayah laut. Keberadaan pelabuhan informal di sejumlah pulau berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas migrasi tidak teratur dan kejahatan lintas batas.
“Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsekuensi dari keterlibatan dalam kejahatan transnasional, sehingga deteksi dini dan pelaporan aktivitas mencurigakan masih rendah,” ujarnya.
Sebastien juga mencontohkan kasus anak-anak Indonesia yang ditahan di Australia karena tanpa sadar membantu praktik penyelundupan manusia, serta kasus nelayan yang diperdagangkan dan dieksploitasi di kapal asing. Pada 2024, IOM mencatat lebih dari 100 kasus nelayan yang menjadi korban perdagangan orang.
Sebelumnya, IOM telah melaksanakan kegiatan serupa di Kota Ambon pada Januari–September 2025. Hasil konsultasi tersebut mengidentifikasi Kabupaten MBD sebagai wilayah strategis karena berada pada jalur maritim yang relevan dengan migrasi lintas batas. Oleh karena itu, kegiatan di Tiakur difokuskan untuk menghimpun masukan kontekstual dalam merancang kampanye peningkatan kesadaran yang sesuai kebutuhan daerah.
IOM juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagai mitra program.
Sementara itu, Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily menegaskan bahwa meskipun isu kejahatan transnasional terkait migrasi belum menjadi persoalan menonjol di MBD, letak geografis wilayah yang berada di kawasan perbatasan menjadikan perairan MBD rentan terhadap berbagai potensi kejahatan, seperti TPPO, penyelundupan manusia, dan pergerakan lintas batas ilegal.
“Kejahatan ini bukan hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga membahayakan masyarakat pesisir dan perbatasan yang menggantungkan hidup pada jalur laut,” ungkapnya.
Ia menambahkan, luasnya wilayah perairan serta karakteristik perbatasan yang terbuka menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Masyarakat perlu memahami bahwa keterlibatan dalam penyediaan perahu, kru, maupun logistik bagi aktivitas ilegal dapat berujung pada konsekuensi hukum, termasuk di negara lain.
Melalui rapat konsultasi ini, Pemerintah Kabupaten MBD berharap terbangun sinergi yang kuat antara perangkat daerah, camat, instansi vertikal, dan tokoh masyarakat untuk menyusun strategi serta materi kampanye yang selaras dengan konteks sosial budaya setempat.
“Kami berharap isu penyelundupan manusia dan perdagangan orang benar-benar tidak terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya, bukan hanya karena tidak ada data, tetapi karena meningkatnya kesadaran seluruh masyarakat,” tegas Kilikily.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kapasitas daerah untuk mencegah dan merespon kejahatan transnasional terorganisir terkait migrasi, sekaligus mendukung pembangunan yang aman dan berkelanjutan di Kabupaten MBD. (Diskominfo MBD)
Komentar