JAKARTA, 10 NOVEMBER 2026 – Dalam rangka memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi kelembagaan, jajaran Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIPBB MIGAS menggelar pertemuan silaturahmi dan koordinasi guna membahas pengembangan organisasi, penguatan kemitraan, serta peluang kerja sama nasional di sektor minyak dan gas bumi (migas).
Pertemuan berlangsung di Jalan Angkasa No. 35, RT 12/RW 02, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh pimpinan PIPBB MIGAS, yakni:
- Ketua Umum: Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Ishak Robinson, M.M.
- Sekretaris Umum: Efy Bilistolen, S.Pd.
- Ir. Feriko Sitepu, S.T., M.P.W.K., IPM., APEC Eng., ASEAN Eng., selaku Direktur Utama KMPII.
Turut hadir sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari berbagai daerah, di antaranya Ketua DPW Bali, Ketua DPW Gorontalo, perwakilan DPW Bengkulu, serta perwakilan DPW Nusa Tenggara Barat (NTB).
MABES POLRI BERIKAN PENGARAHAN MENGENAI UU NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS
Salah satu agenda penting dalam pertemuan tersebut adalah pengarahan dari narasumber perwakilan Mabes Polri mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Pengarahan tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan usaha di sektor migas, termasuk aspek legalitas badan usaha, perizinan, tata kelola kegiatan usaha, serta kepastian hukum dalam membangun kemitraan.
Dalam materi pengarahan, pembahasan mengacu pada beberapa ketentuan penting dalam UU Nomor 22 Tahun 2001, antara lain:
- Pasal 5, yang mengatur pembagian kegiatan usaha migas menjadi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan hulu meliputi eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan hilir meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.
- Pasal 7, yang menegaskan bahwa kegiatan usaha hilir dilaksanakan berdasarkan izin usaha.
- Pasal 9, yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha migas dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi usaha kecil, dan badan usaha swasta sesuai ketentuan undang-undang.
- Pasal 10, yang mengatur pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir.
Melalui pengarahan tersebut, pengurus PIPBB MIGAS diharapkan semakin memahami pentingnya menjalankan aktivitas organisasi dan rencana kemitraan usaha migas secara profesional, tertib administrasi, transparan, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemberian pemahaman hukum ini juga menjadi bagian penting dalam mencegah potensi penyimpangan dan meningkatkan kesadaran seluruh pihak terhadap tata kelola usaha migas yang bertanggung jawab.
MEMBAHAS MASA DEPAN PIPBB MIGAS DAN KOPERASI MULTIPIHAK
Selain pengarahan mengenai regulasi migas, pertemuan juga membahas berbagai peluang pengembangan organisasi PIPBB MIGAS, penguatan kelembagaan, serta rencana kerja sama melalui konsep koperasi multipihak.
Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sarana pemberdayaan ekonomi anggota, memperluas jaringan kemitraan, serta membuka peluang kolaborasi antara pengurus pusat, pengurus daerah, dan para mitra usaha.
Sekretaris Umum PIPBB MIGAS, Efy Bilistolen, S.Pd., menyampaikan harapannya agar seluruh rencana kerja sama dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang tergabung dalam organisasi maupun koperasi multipihak.
Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan, komunikasi, dan komitmen seluruh anggota dalam membangun organisasi yang kuat dan berkelanjutan.
KETUA UMUM DAN SEKRETARIS UMUM DORONG PENGUATAN ORGANISASI
Kehadiran Ketua Umum Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Ishak Robinson, M.M., bersama Sekretaris Umum Efy Bilistolen, S.Pd., menjadi bagian penting dalam memperkuat konsolidasi dan komunikasi internal organisasi.
PIPBB MIGAS diharapkan mampu membangun jaringan kerja sama yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Keterlibatan pengurus DPW dari berbagai provinsi juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara pengurus pusat dan daerah agar setiap program organisasi dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.
Sementara itu, kehadiran Ir. Feriko Sitepu selaku Direktur Utama KMPII turut memberikan perspektif mengenai peluang pengembangan kemitraan dan penguatan kerja sama kelembagaan melalui pendekatan koperasi multipihak.
SINERGI NASIONAL UNTUK TATA KELOLA MIGAS YANG PROFESIONAL
Pertemuan silaturahmi dan koordinasi antara PIPBB MIGAS dengan jajaran Mabes Polri ini diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat hubungan kelembagaan, meningkatkan pemahaman terhadap regulasi migas, serta memperluas peluang kemitraan yang memiliki dasar hukum dan tata kelola yang jelas.
Sinergi antara organisasi, dunia usaha, koperasi, dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mendukung terciptanya kegiatan usaha migas yang tertib, transparan, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
PIPBB MIGAS berkomitmen untuk terus membangun organisasi yang solid, memperkuat kemitraan nasional, dan mendorong pemberdayaan ekonomi anggota melalui kerja sama yang profesional serta berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.
PIPBB MIGAS: BERSATU MEMBANGUN ORGANISASI, BERSINERGI MEMPERKUAT EKONOMI, DAN BERKONTRIBUSI UNTUK INDONESIA.
Redaksi IBInews.co.id
Komentar