KPU Kota Manado Mantapkan Persiapan Jelang Pilkada November 2024 Nanti

SUL-UT200 Dilihat

Fakta & Profesional

MANADO, ibinews.co.id – Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kota Manado telah memantapkan persiapan seluruh kebutuhan dan Tim Adhoc terkait jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Manado November 2024 nanti. Kamis (30/5/2024).

Tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota telah dimulai dengan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan pada 5 Mei 2024 hingga 19 Agustus 2024.

KPU Kota Manado melalui Sekretaris Drs Nolvi Lendway mengatakan, segala kebutuhan menyangkut proses terlaksananya Pemilihan Umum Kepala Daerah sudah kita persiapkan dan sama dengan Pemilihan Umun sebelumnya, yakni dalam pembentukan badan Adhoc dan yang sudah terbentuk saat ini adalah PPK dan PPS kemudian satu bulan sebelum pemilihan nanti kita akan membentuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang akan bertugas di masing-masing TPS, itu terdiri dari tujuh personil ditambah dengan dua petugas keamanan.

“Yang akan diturunkan ke badan Adhoc itu honor dan anggaran operasional,” ujar Sekretaris KPU Kota Manado Nolvi Lendway.

“Operasional ke TPS itu nanti kita akan serahkan ke PPS dan nanti akan didistribusikan ke masing-masing KPPS yang bertugas di TPS,” kata Lendway.

“Operasional ini diperuntukan untuk pembuatan TPS dan Atk (Alat Tulis Menulis) juga operasional kendaraan serta uang makan minum selama bertugas di TPS dan total operasional itu lebih kurang Rp.3.500.000, intinya KPU Kota Manado akan berupaya transparan dan mendistribusikan anggaran itu sampai ke tingkat paling bawah,” sambungnya.

Sempat ditanyakan oleh wartawan media ini, jika terdapat pelanggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal pemangkasan anggaran di KPPS, Sekretaris Nolvi Lendway mengatakan.

“Terkait dengan pemotongan dan lain sebagainya itu, kami di KPU akan menindaklanjuti dengan melakukan audit dan pemeriksaan, kalau toh memang terbukti apakah itu pelanggaran administrasi yang harus diperbaiki atau memang ada tuntutan ganti rugi yang harus dikembalikan, dan itu nantinya toh kalau ada, temuan-temuan itu sifatnya pelanggaran pengelolaan keuangan tentunya akan bermuara ke pidana umum,” pungkasnya. (Hendra)

Komentar