IBInews.co.id
REMBANG – JAWA TENGAH //— Pengisian perangkat yang akan dilaksanakan di Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang menuai polemik sebelum penjaringan dan penyaringan atau seleksi. Karena warga menganggap tidak mengakomodir aspirasi masyarakat.
Puncaknya pada hari, Senin, 20 April 2026 sejak pukul 09.00 WIB warga melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Desa Sumber. Kemudian diadakan audiensi, bersama perwakilan pendemo, ketua RT, ketua RW dan tokoh masyarakat. Tidak sia-sia berkat tekanan dan adu argumentasi warga akhirnya membuahkan hasil, berujung pada keputusan penting yaitu seleksi perangkat desa (Perades) resmi ditunda dan akan diulang dari awal.
Audiensi yang diadakan untuk membuka ruang kebuntuan komunikasi, antara warga dengan pemerintah desa (Pemdes) berlangsung sekitar dua jam. Diwarnai penyampaian aspirasi yang berkembang di bawah, kemudian diungkap oleh berbagai tokoh masyarakat di forum tersebut.
Intinya massa mendesak agar proses seleksi digelar ulang dan dilakukan secara terbuka, transparan, dan tidak ada rekayasa serta melibatkan lebih banyak unsur warga.
Hasilnya, seluruh tahapan seleksi bakal di set ulang. Mulai dari pembentukan panitia, pemetaan (mapping) pendaftar hingga mekanisme penjaringan ulang dengan melibatkan tokoh masyarakat yang lebih luas. Kemudian baru penyaringan yang melibatkan Perguruan Tinggi (PT) atau pihak ketiga.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispermades Rembang, Teguh Gunawarman, menegaskan keputusan ini diambil sebagai jalan tengah untuk meredam potensi konflik horizontal, yang bisa berakibat merugikan warga Desa Sumber khususnya.
“Kami sebagai otoritas mengambil sikap kompromi untuk kebersamaan. Pengisian perangkat desa sebaiknya ditunda, kalau tidak ditunda, ini bisa merugikan semua pihak dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat,” tegasnya.
Teguh Gunawarman yang juga menjabat Asisten I Sekda menjelaskan, secara prosedural sebenarnya tahapan yang telah berjalan dinilai sudah sesuai mekanisme dan aturan. Mulai musyawarah desa (Musdes) kemudian pembentukan panitia, yang melibatkan Inspektorat.
Namun demikian, ia mengakui ada kecurigaan di tengah masyarakat adalah hal yang wajar tapi tak boleh diabaikan.
“Dalam pemerintahan desa, kecurigaan itu biasa dan wajar. Tetapi ketika aspirasi masyarakat mengarah pada penundaan, maka dengan begitu harus kita sikapi. Kami netral tidak memihak sana sini, ini semua demi kepentingan bersama warga Desa Sumber,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sumber Ahmad Mujayin, menyatakan bahwa legawa dengan keputusan tersebut. Ia memastikan akan siap mengulang proses seleksi dari awal demi menjaga kekondusifan desa.
“Tidak apa-apa, ini tentang tanggung jawab kita bersama. Kalau memang menghendaki diulang dari awal penjaringan, akan kita ulang sesuai keinginan warga,” ujarnya.
Selanjutnya, Ahmad Mujayin juga membuka ruang lebih luas dalam pembentukan panitia ke depan. Kemudian ia akan melibatkan lebih banyak tokoh masyarakat agar proses berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Adapun posisi yang akan diisi tetap sama, yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) dan Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan).
Lebih lanjut, meskipun sebelumnya pemilihan panitia merupakan hak prerogatif kepala desa, namun ia menegaskan siap melakukan evaluasi demi meredam polemik yang berkembang di masyarakat.
“Sebetulnya pembentukan panitia adalah kewenangan saya, akan tetapi guna mengakomodir aspirasi, apa maunya warga. Kami siap tata ulang kembali agar masyarakat tidak gejolak. Bagi pendaftar yang mengundurkan diri kemarin, nanti boleh mendaftarkan diri lagi ke panitia,” pungkas Jayin.
Dengan keputusan penundaan ini, warga berharap tidak ada lagi kecurigaan rekayasa dalam proses pengisian perangkat desa. Transparansi dan keterlibatan masyarakat adalah kunci supaya hasil seleksi nantinya benar-benar bisa diterima semua pihak.
Massa yang demo dan menyaksikan audiensi, dengan keputusan ini akhirnya membubarkan diri teratur dan pulang ke rumah masing-masing dengan tertib.
Yudhi
Redaksi
