IBINews. Co. Id =
KOLAKA // – Anggota Dprd Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi IV, Andi Muhammad Saenuddin,Ssi ,Msi menggelar reses masa persidangan Pertama Tahun sidang 2024 2025 di Desa Ulu Lapao Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, Jumat 31 januari.
“Reses yang dilaksanakan pada hari ini merupakan komitmen politik kami,dengan konstituen guna melakukan komunikasi horisontal, melalui kunjungan kerja dan merupakan kewajiban kami selaku anggota Dprd untuk bertemu dengan konstituen untuk mendengarkan secara lansung aduan keluhan masukan dan asfirasi dari konstituen dan mendapatkan pertanggungjawaban moril dan politik kepada konstituen di dapil,sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan “ungkapnya.
Lanjut Dalam sambutannya, Andi Saenuddin mengungkapkan beberapa organisasi perangkat Daerah yang merupakan mitra kerja dengan Komisi IV Dprd Provinsi Sultra.
“Adapun mitra kerja dari komisi IV, yaitu Dinas pendidikan, Dinas kesehatan,
Rumah sakit Bahteramas, Rumah Sakit Jantung Dinas sosia dan tenaga kerja, Dinas Pemuda dan olah raga, serta Dinas pemberdayaan perempuan “jelasnya.
Memasuki sesi tanya jawab dalam forum reses,terungkap berbagai permasalahan krusial yang disuarakan oleh berbagai delegasi sekolah,seperti yang disuarakan Tafmil guru
Sma Negeri 1 Samaturu, menyampaikan asfirasinya terkait
Pembatasan pengangkatan guru honorer dan pelarangan pungutan komite, penempatan tenaga PPPK yang tidak merata dan kekurangan fasilitas sarana pendidikan, hal senada juga disampaikan oleh kepala Sma Negeri 1 Wolo, Muh Tang,Spd yang mengeluhkan jika selama sekolahnya bergabung di dinas pendidikan Provinsi, belum pernah mendapat bantuan bagunan gedung ,selanjutnya dari Smk 6 Samaturu, menyampaikan keluhan mengenai kekurangan pagar, serta sarana pendukung praktikum”.
Usai warga menyampaikan asfirasinya giliran Andi Saenuddin memberikan Tanggapannya, salah satu keluhan menjadi sorotannya mengenai permasalahan penempatan PPPK.
“Penempatan guru PPPK ini memang banyak masalah dan menjadi pertanyaan menyeluruh dari kepala sekolah,misalnya mendaftar di samaturu tapi ditempatkan di Buton Tengah, atau mendaftar di Mowewe tapi di tempatkan diMorosi, yang idealnya,sepanjang sekolah itu tidak overlood, guru PPPK ditempatkan disekolah tempat dia mendaftar, tetapi ini saya lupa oleh karenanya saya berterimakasih sekali kepada paTafmil sudah menyampaikan persoalan ini , kami akan mempertegas ini mengenai penempatan PPPK,kebetulan saya sebagai ketua Komisinya
Dan ini menjadi catatan kami secara menyeluruh komisi yang akan kami bahas dengan kepala dinas dan jajarannya”.
Diakhiri acara Andi menegaskan,” apa yang saudara sampaikan hari ini akan menjadi catatan penting bagi kami, untuk kami bahas ke dinas dan hasilnya akan kami sampaikan kepada saudara saudara”
Turut hadir pada acara reses ,Kepala sekolah, kepala desa dan delegasi dari 3 kecamatan, tokoh agama, tokoh, masyarakat,tokoh pemuda, tokoh perempuan beserta konstituen AMS sekitar 150 orang.
(Ibhar / red)
Komentar