IBInews.co.id,
REMBANG, JAWA TENGAH — Ketegangan mewarnai proses penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rembang tahun 2027 setelah muncul perbedaan angka antara rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Rembang dengan angka yang dikabarkan akan diusulkan Bupati Rembang, Harno.
Pada Sabtu (21/11/2026), belasan perwakilan buruh kembali mendatangi Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Rembang untuk mengawal hasil kesepakatan rapat Depekab yang sebelumnya digelar pada Jumat (20/11/2026).
Kronologi Kesepakatan Depekab dan UMP Jateng
Dalam rapat Depekab pada 20 November 2026, para pihak sepakat menggunakan acuan penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 3.436.757. Rapat tersebut menghasilkan dua angka rekomendasi yang ditandatangani bersama sebelum terbitnya ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah:
- Unsur Pengusaha (Apindo): Mengusulkan Rp 2.543.200 (setara 74% dari KHL).
- Unsur Serikat Pekerja: Mengusulkan Rp 2.818.141 (setara 82% dari KHL).
- Unsur Pemerintah: Tidak mengajukan usulan angka.
Situasi berubah pada Sabtu (21/11/2026) setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menetapkan UMP Jateng 2027 sebesar Rp 2.655.454.

Anggota Depekab Rembang dari unsur Serikat Pekerja Nasional (SPN), Dalyadi, menilai terbitnya angka UMP Jateng secara otomatis menggugurkan usulan dari Apindo. Menurutnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, nilai UMK wajib lebih tinggi dibandingkan UMP.
“Dengan keluarnya UMP Jateng sebesar Rp 2.655.454, rekomendasi dari unsur pengusaha otomatis batal demi hukum karena nilainya berada di bawah UMP. Artinya, rekomendasi yang sah dan tersisa secara tunggal adalah usulan dari serikat pekerja sebesar Rp 2.818.141,” ujar Dalyadi.
Munculnya Angka Baru Picu Kekecewaan Buruh
Ketegangan memuncak setelah pihak buruh menerima informasi dari Dinperinaker bahwa Bupati Rembang, Harno, tidak menggunakan rekomendasi hasil rapat Depekab tersebut. Bupati dikabarkan memunculkan angka usulan baru sebesar Rp 2.660.000 — selisih tipis di atas UMP Jateng, namun jauh di bawah rekomendasi serikat pekerja.
Kabar ini memicu kekecewaan mendalam dari Aliansi Serikat Buruh Rembang. Ketua SPN Rembang, Emon, menilai langkah tersebut mencederai berita acara rapat Depekab yang telah disepakati bersama.
“Jika bupati tidak menggunakan anjuran yang sudah disepakati bersama dalam berita acara rapat Depekab dan justru memunculkan angka baru, lalu untuk apa rapat digelar? Bupati tidak objektif dan lebih cenderung memihak pengusaha,” tegas Emon.
Emon menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilainya tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja kecil.
“Kami sudah miskin, mau dapat upah sedikit lebih layak saja langsung dibegal. Nasib wong cilik ya seperti ini, bupati menggunakan kekuasaan untuk berbuat tidak adil,” tambahnya.
Ancaman Aksi Massa dan Langkah Organisasi
Menyikapi dinamika tersebut, serikat buruh menyatakan sikap akan melakukan perlawanan. Emon menegaskan pihaknya akan mengonsolidasikan aksi unjuk rasa besar-besaran di Kabupaten Rembang dan berencana mengajak aliansi buruh dari daerah tetangga untuk turut bergabung.
Selain aksi jalanan, serikat pekerja juga akan menempuh jalur struktural organisasi dengan meminta pengurus tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk menyurati Gubernur Jawa Tengah secara resmi, guna melaporkan dugaan ketidakadilan dalam proses rekomendasi penetapan UMK di Kabupaten Rembang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Rembang maupun Bupati Harno belum memberikan keterangan resmi terkait dasar pertimbangan munculnya angka Rp 2.660.000 tersebut.
Jurnalis: YUDHI
Editor: Redaksi IBI News











Komentar